Kantongi Dana Rp 691 Miliar, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak

Wakapolri Komjen Budi Gunawan (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (02/07/2015). Rapat membahas persiapan pengamanan pilkada, pelaksanaan 11 program prioritas Polri. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Wakapolri Komjen Budi Gunawan menyatakan, Polri telah menerima anggaran Rp 691 miliar yang digunakan untuk mengamankan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015.

"Semua yang terkait anggaran pengamanan pilkada serentak sudah nggak ada masalah. Total Rp 691 miliar," ujar lulusan terbaik Akpol angkatan 1983 yang akrab disapa BG ini, usai menghadiri seminar bertajuk 'Pilkada Serentak Permasalahan‎ dan Pemecahannya', di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2015).

‎Sebelumnya, Polri sempat mengajukan anggaran pengamanan pilkada sebesar Rp 1,1 triliun. Namun anggaran yang disepakati hanya Rp 691 miliar. Meski begitu, Budi mengklaim dana sebesar itu sudah memenuhi eskalasi pengamanan pilkada.

"Itu permintaan (Rp 1,1 triliun) kalau itu dilakukan dengan pola pengamanan dua pertiga kekuatan. Tapi dengan kondisi dukungan anggaran pilkada dari APBD dan Mendagri Rp 691 miliar, itu sudah memenuhi sesuai eskalasi pengamanan tahapan. Ada sepertiga kekuatan dan ada dua pertiga kekuatan," ucap dia.

Budi menuturkan, pengamanan pilkada ini cenderung dititik beratkan pada 2 tahapan. Yakni saat pencoblosan dan saat pengumuman hasil pilkada. Selain itu, Polri juga akan memfokuskan pengamanannya pada 4 wilayah yang dinilai paling rawan saat terjadi konflik pilkada.

"Ada 4 wilayah provinsi kategori rawan. ‎Seperti Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh menjadi prioritas. Biasanya menjelang pencoblosan banyak kejadian-kejadian meningkat. Seperti intimidasi, penembakan yang dimanfaatkan oleh beberapa pasangan calon," tandas Komjen Budi Gunawan.

- EKA SAFITRI -